PEMILU HARUS EFEKTIF DAN EFISIEN.
+++++ Foto : Lomboan Djahamou, SE, MM +++++++
Seiring adanya perubahan paradigma Pemilihan Umum yang dilaksanakan dari tidak langsung menjadi langsung selain memiliki dampak positif yakni rakyat kini tidak memilih ibarat "kucing dalam karung" namun adapun dampak negative penyelengaraan Pemilu secara langsung yakni biaya politik dan biaya social yang mahal. Selain Pemilu high cost (biaya tinggi), tantangan Pemilu lainnya adalah regulasi-regulasi Pemilu yang terus berubah kadang berbanding terbalik dengan rendahnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi,dan perekurtan kader-kader partai ;politik yang masih bersifat konvensional membuat Pemilu menjadi tidak berkwalitas.
Kalabahi KE’eX- Keresahan ini di sampaikan oleh salah seorang intelektual muda Alor Lomboan Djahamou, SE, MM. Menurut Djahamou kredibilitas Pemilu secara universal ditandai dengan undang-undang Pemilu yang mengatur hal-hal utama dalam penyelenggaraan Pemilu. Seperti, pengaturan siapa yang berhak memilih, siapa yang berhak dipilih, apa peran partai politik, bagaimana pendanaan pemilu, termasuk public financing of elections, aturan kampanye pemilu, cara pemungutan suara dan penghitungan suara, sanksi atas pelanggaran dan kejahatan pemilu, serta penyelesaian sengketa pemilu dan tidak kalah pentingnya organisasi penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara independen dan kompeten.
Bagi Djahamou tantangan Pemilu diantaranya bagaimana sebuah pemilu dapat benar-benar diselenggarakan secara efektif, efisien, tertib dan lancar. Juga menyangkut keikutsertaan, serta partisipasi rakyat dalam pemilu. Pemilih juga berhak mendapatkan informasi yang lengkap tentang aturan pemilu hingga trade record kader-kader partai yang hendak dipilih.
Untuk itu menurut Djahamou partai politik harus memiliki tanggung jawab moral yang tinggi dalam merekrut kader-kader partai baik yang hendak ditempatkan di lembaga legislative maupun eksekutif. Yang harus diutamakan paratai politik untuk merekrut kader-kadernya adalah nilai jual objektifitas, nilai-nilai yg masuk akal dan rasional. Demikian juga harapan kepada para pemilih bahwa dalam memilih caleg atau kepala daerah kini bukan jamannya lagi dipilih karena yang perlu dikasihani, bukan jamannya karena dia penagih koperasi sehingga dia dikenal, bukan jamannya lagi dia dipilih karena bantu orang atau lembaga dengan material, dan sebagainnya. Partai politik dan juga merekrut kader dengan latar belakang pendidikan, tingkat kecerdasan yang memadai.
"Saya berharap parpol juga harus bertanggungjawab turut mendorong peseta demokrasi ini berjalan dengan baik menyodorkan kader kader terbaik yg masuk diakal" ujar Djahamou Lanjutnya kini Parpol juga harus sadar tidak jamannya lagi mendorong kader yg hanya tamatan SMA, karena bagaimana mungkin setelah menjadi DPR harus rapat kerja dengan para kepala dinas yg rata sudah berpendidikan S2 atau dengan Kapolres Letnan Kolonel, "Inikan tidak masuk akal.. bagaimana dia tamat SMA tetapi panggil kepala dinas yg tamat ITB (Instut Teknologi Bandung) jadi parpol juga jangan lagi membodohi masyarakat dengan menyodorkan kader yg tingkat pendidikannya rendah apalagi ada caleg yang paket C ini bahaya karena setelah DPRD dia urus kerja proyek saja" himbau Djahamou
Tugas berat KPU dan Parpol saat ini adala bagaimana mendorong tingginya partisipasi pemilih, tingginya kesadaran berpolitik, bagaimana cara menyadarkan masyakat untuk menyadari hak-hak politik mereka bahwa suara sangat penting karena menetukan masa depan mereka. Parpol jangan menyodorkan calon pemimpin yang tidak berkwalitas akan mebuat kejenuhan konstituen yakni L4 (lu lagi, lu lagi)
Parpol juga bukan hanya sekedar menampung para politisi lompat pagar, loncat dari satu partai ke partai lain ini praktek politik yang tidak beradab dan ini tanggungjawab parpol.
Menurut Lomboan Djahamou paling tidak ada tiga faktor penting yang benar-benar membuat sebuah pemilu sukses. Pertama adalah undang-undang pemilu yang baik. Kedua adalah komisi pemilu yang kredibel dan yang ketiga, partisipasi rakyat yang tinggi dan berkualitas.
Pemilu yang berkualitas, pasti menyumbang terwujudnya demokrasi yang berkualitas. Dalam praktek kehidupan bernegara dan berpemerintahan, demokrasi tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa bekerja sendiri, ada pasangan-pasangan yang memungkinkan kehidupan bernegara, berpemerintahan, bermasayarakat di suatu negara berjalan dengan baik.
Pemilu yang berkualitas, pasti menyumbang terwujudnya demokrasi yang berkualitas. Dalam praktek kehidupan bernegara dan berpemerintahan, demokrasi tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa bekerja sendiri, ada pasangan-pasangan yang memungkinkan kehidupan bernegara, berpemerintahan, bermasayarakat di suatu negara berjalan dengan baik.
Kejujuran Indonesia kini mahal dan langkah " kalau jujur pemilu tidak harus pake kotak besi, cukup pakai kotak kardus saja, tetapi kini kejujuran mahal maka pake kotak besi saja masih ada kecurangan" ujar Djahamou.
Menurut Djahamou ada tiga pendekatan dalam memilih yaitu pertama, objektif masuk akal, tidak? Parpol harus bisa memberikan alasan yg jelas mengapa harus memilih figure ini. Ia mencontohka jangan tidak pernah memiliki pengalaman memimpin dengan baik juga mau jadi bupati, kedua berdasarkan pengalaman contohnya dulunya kita memilih kader tertentu baik tetapi kalau sekarang tidak baik kader tersebut jangan dipilih lagi, ketiga berdasarkan hati nurani, biasa hati nurani dekat dengan logika.
Yang paling penting membuat animo masyarakat untuk menggunakan hak pilih, parpol harus sodorkan kader terbaik, minimal sarjana, rakyat Alor akan bangga kalau anggota DPRD-nya sarjana. " Supaya masyarakat juga bisa dididik jangan tukang duduk di deker juga bisa jadi DPR dan parpol juga harus menyeleksi pendidikan, kuliah saja tidak pernah ikut organisasi juga mau DPR, parpol harus sodorkan kader secara objektif, ilmiah dan masuk akal" ujar Djahamou. (RB)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar